Mamat Rachmat Tekankan Pembangunan Daerah Harus Seimbang, Tak Hanya Fokus Infrastruktur

Avatar photo
banner 120x600

Cimahi – Lapra08.web.id – Pembangunan daerah tidak boleh terjebak pada paradigma yang hanya mengedepankan kemegahan infrastruktur, sementara kebutuhan sosial masyarakat justru luput dari perhatian. Pembangunan sejatinya harus menghadirkan keseimbangan antara kemajuan fisik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mamat Rachmat atau yang akrab disapa Kang Rachmat, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, dalam kegiatan pengawasan pemerintahan(13/11/2026)

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dinilai dari banyaknya jalan yang dibangun, gedung yang berdiri, maupun proyek fisik yang berhasil direalisasikan. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari infrastruktur yang berdiri. Kesejahteraan masyarakat juga harus hadir melalui perhatian terhadap kebutuhan sosial warga,” menjadi penekanan Kang Rachmat dalam kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan pengawasan itu, Mamat Rachmat turut memberikan perhatian terhadap sejumlah aspirasi masyarakat yang dinilai membutuhkan respons dan koordinasi konkret dari pemerintah daerah. Dua persoalan yang menjadi sorotannya yakni kebutuhan dukungan sosial bagi keluarga yang tengah mengalami kedukaan serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Menurutnya, kedua persoalan tersebut mungkin terlihat sederhana jika hanya dipandang dari sudut program dan administrasi pemerintahan. Namun, jika ditelaah lebih jauh, keduanya menyentuh aspek mendasar kehidupan masyarakat, mulai dari kepedulian sosial, perlindungan terhadap keluarga yang sedang menghadapi musibah, hingga pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di lingkungan warga.

“Persoalan seperti ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah daerah perlu memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan sosial yang terkadang tidak terlihat menonjol, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga,” ujarnya.

Ia menilai, dukungan sosial bagi keluarga yang mengalami kedukaan merupakan salah satu bentuk perhatian kemanusiaan yang perlu mendapat tempat dalam kebijakan pelayanan sosial pemerintah. Kehadiran pemerintah tidak semata-mata diwujudkan melalui program berskala besar, tetapi juga melalui kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.

Selain itu, Mamat Rachmat juga menyoroti pentingnya ketersediaan fasilitas pendukung Posyandu. Menurutnya, sarana dan prasarana yang memadai menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu, bayi, balita, dan keluarga.

“Posyandu bukan sekadar fasilitas pelayanan kesehatan lingkungan, melainkan salah satu simpul penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Karena itu, kebutuhan fasilitas pendukung Posyandu patut memperoleh perhatian serius agar pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih optimal, nyaman, dan menjangkau kebutuhan warga secara lebih baik,” ungkapnya.

Sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif harus dijalankan secara substantif, bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan atau formalitas kegiatan.

Pengawasan pemerintahan, menurutnya, harus menjadi ruang untuk mendengar, menyerap, mengidentifikasi, sekaligus mengawal berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, aspirasi warga perlu dihimpun secara cermat dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah maupun instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, ketentuan, dan mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis, kebijakan yang responsif, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat secara luas.

Kang Rachmat berharap pemerintah daerah terus memperkuat keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup warga, bukan semata-mata mengejar capaian fisik dan angka pembangunan.(Jays)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Secret Link