CIMAHI, lapra08ss.web.id – Persoalan infrastruktur dan keamanan lingkungan menjadi aspirasi utama masyarakat Cigugur Tengah, Kota Cimahi. Keluhan tersebut disampaikan warga saat Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Golkar, Indriasari Sih Dewanti, melaksanakan kegiatan reses pada Sabtu, 15 November 2026.

Sekitar 150 konstituen hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang masih dihadapi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
Sejumlah aspirasi yang mencuat di antaranya terkait kondisi jalan lingkungan yang rusak dan berlubang, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), serta kebutuhan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik yang dinilai rawan.
Warga menilai kerusakan jalan lingkungan tidak hanya mengganggu mobilitas dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi tersebut dinilai semakin berisiko ketika malam hari maupun saat hujan, karena lubang jalan sulit terlihat oleh pengendara.
Selain persoalan infrastruktur, minimnya penerangan jalan juga menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah titik yang masih minim cahaya pada malam hari dinilai dapat menimbulkan rasa tidak aman, khususnya bagi warga yang masih harus beraktivitas atau bepergian pada malam hari.
Untuk meningkatkan keamanan lingkungan, masyarakat juga mengusulkan pemasangan CCTV di sejumlah lokasi strategis. Warga berharap keberadaan kamera pengawas dapat menjadi langkah preventif sekaligus membantu pemantauan apabila terjadi tindak kriminalitas, seperti pencurian dengan pemberatan (curat),
pencurian dengan kekerasan (curas), maupun pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
Menanggapi aspirasi tersebut, Indriasari Sih Dewanti menyatakan seluruh masukan yang disampaikan masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Cimahi.
Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian bersama agar kebutuhan masyarakat di setiap wilayah dapat terakomodasi secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
“Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, berbagai persoalan yang disampaikan warga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran,” ujar Indriasari.
Ia menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar agenda seremonial atau formalitas anggota DPRD, melainkan merupakan sarana untuk mendengarkan secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.
Indriasari juga berkomitmen untuk mengawal berbagai aspirasi tersebut agar dapat diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Kota Cimahi.
“Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses ini agar dapat diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan DPRD,” tandasnya.
Redakasi














