CIMAHI – Lapra08ss.web.id – Pemerintah Kota Cimahi mulai mempertegas penataan regulasi sekaligus memperkuat kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah (Perda) harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah produk hukum yang dihasilkan.
Penegasan itu disampaikan seusai Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi yang membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Kamis (5/11/2026).
Dalam agenda tersebut, sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dibahas, terdiri atas lima Raperda prakarsa Pemerintah Kota Cimahi dan enam Raperda prakarsa DPRD Kota Cimahi.
Ngatiyana menilai, setiap regulasi yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas, dapat diterapkan secara efektif, serta memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting bukan banyaknya peraturan daerah, tetapi bagaimana manfaat dan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kita memiliki banyak Perda, tetapi pada akhirnya tidak ada outcome atau hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Ngatiyana.
Selain penataan regulasi, Pemkot Cimahi juga melakukan langkah penghematan belanja operasional pemerintahan. Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni pemangkasan anggaran makan dan minum (mamin) hingga 70 persen, sehingga alokasi anggaran yang tersisa sekitar 30 persen dari sebelumnya.
Efisiensi juga menyasar belanja alat tulis kantor (ATK), serta penggunaan fasilitas kantor, termasuk konsumsi listrik dan air.
Pemkot Cimahi turut memperketat penggunaan perangkat listrik di lingkungan perkantoran. Lampu dan perangkat listrik yang tidak digunakan diharapkan sudah dimatikan paling lambat pukul 18.00 WIB, kecuali terdapat kebutuhan kedinasan tertentu.
Menurut Ngatiyana, budaya penghematan harus dimulai dari internal pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Kebijakan penataan regulasi dan efisiensi anggaran tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya Pemkot Cimahi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menghasilkan kebijakan secara administratif, tetapi juga memastikan setiap regulasi dan alokasi anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan warga Kota Cimahi.
(Jays)














